Beranda Regional Priangan Timur Aliansi Aktivis Muda Kabupaten Tasikmalaya Pilih Walk Out Saat Audensi Dengan Pemerintah

Aliansi Aktivis Muda Kabupaten Tasikmalaya Pilih Walk Out Saat Audensi Dengan Pemerintah

87

Kabupaten Tasikmalaya, mediasakti.id ,-

Aliansi Aktivis Muda Kabupaten Tasikmalaya mengungkapkan kekecewaan mendalam atas ketidak hadiran salah satu yang di anggap penting dalam agenda audiensi yang digelar senin (13/04/1026). Ketidakhadiran tersebut dinilai mencederai semangat dialog dan keterbukaan yang diharapkan dalam forum resmi tersebut.

Koordinator aksi Jajang menyampaikan bahwa audiensi seharusnya menjadi ruang komunikasi dua arah untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi bersama. Namun, absennya pihak yang dianggap memiliki peran penting justru membuat forum kehilangan substansi.

Sebagai bentuk protes atas situasi tersebut, koordinator Aliansi Aktivis Muda Jajang memutuskan untuk melakukan aksi walk out dari ruang audiensi. Langkah ini diambil sebagai simbol kekecewaan sekaligus bentuk penegasan bahwa kehadiran pihak terkait sangat penting dalam setiap forum diskusi publik.

kekecewaan serua di sampaikan Ketua XTC Andri Pele,kehadiran aliansi bukan untuk menyerang melainkan memberikan dukungan untuk program pemerintah.Namun sikap abai justru memperlihatkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan program di lapangan

” Padahal kami datang ingin membantu karena program ini kami anggap baik tapi di lapangan,pelaksanaanya seolah tidak terdampak apa-apa bagi masyarakat,ini yang kami pertanyakan “ungkap andri

Sementara itu,perwakilan satgas SPPG Ruby Azahra membenarkan bahwa pihaknya surat audensi dan kami sudah siap menampung aspirasi,namun ia mengakui audensi tidak di lanjutkan Karena ketidak hadiran daei pihak penyelenggara program yakni BGN

Ia menambahkan,kewenangan satgas terbatas,sementara aliansi menginginkan dialog langsung dengan pihak yang memiliki otoritas penuh terhadap program tersebut

ketidak hadiran pejabat atau pihak terkait dalam forum resmi bukan hanya mencederai etika birokasi,tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Joko.S.Forw).