Jakarta, Mediasakti.id ,-
Kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai keresahan. Puluhan mitra pengelola SPPG dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), untuk mengadukan berbagai persoalan yang dinilai mengancam keberlangsungan operasional dapur dan nasib ribuan relawan.
Dalam audiensi di ruang Fraksi Partai Demokrat, para mitra menyampaikan langsung sejumlah persoalan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah, Rinto Subekti.
Persoalan yang disoroti tidak hanya menyangkut pemangkasan jumlah relawan, tetapi juga perubahan skema operasional, munculnya aturan SPS 3 setelah SPS 1 dan SPS 2, rumitnya aplikasi pelaporan, keterlambatan top up dana, hingga ketidakjelasan izin operasional dapur SPPG baru.
Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna atau Abah Ucu, menegaskan kebijakan pengurangan jumlah relawan telah menempatkan mitra dalam posisi sulit. Mereka harus menjalankan aturan baru sekaligus menanggung dampak sosial terhadap tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berdasarkan ketentuan baru, dapur SPPG dengan penerima manfaat di bawah 1.500 orang harus memangkas jumlah relawan dari semula 47 orang menjadi hanya 15 orang. Sementara dapur dengan penerima manfaat di atas 2.000 orang dibatasi maksimal 24 relawan.
Kondisi tersebut memaksa mitra menerapkan sistem shifting atau pergiliran kerja untuk menghindari pemberhentian relawan secara massal. Namun, skema ini justru berdampak pada penurunan pendapatan pekerja.
“Kebijakan baru mengenai skema operasional ini telah menimbulkan kegaduhan di tingkat SPPG. Jika relawan tidak dikeluarkan, kami harus menerapkan sistem shifting. Dampaknya, pendapatan relawan jauh di bawah standar upah minimum di Jawa Barat,” ungkap Abah Ucu.
Ia menjelaskan, melalui sistem tersebut seorang relawan hanya memperoleh kesempatan bekerja sekitar 12 hari dalam sebulan dengan penghasilan berkisar Rp1,2 juta.
“Kami mengalami dilema berat. Di satu sisi harus mengurangi jumlah relawan, tetapi di sisi lain pemberhentian tenaga kerja justru berpotensi menambah angka pengangguran baru di daerah,” tegasnya.
Abah Ucu meminta BGN tidak menerapkan perubahan kebijakan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Ia juga mengusulkan pembentukan Deputi Kemitraan sebagai penghubung komunikasi antara BGN dan mitra SPPG.
Menurutnya, mekanisme akreditasi dan grading yang sebelumnya diusulkan mitra seharusnya menjadi dasar penentuan skema operasional setiap dapur. Dengan begitu, kapasitas dan kondisi masing-masing SPPG dapat menjadi pertimbangan, bukan disamaratakan melalui kebijakan yang sama.
Keluhan serupa disampaikan perwakilan SPPG Kabupaten Ciamis, Robi Tamzil. Ia menyoroti banyaknya aplikasi digital yang wajib diisi pengelola setiap hari. Beban administrasi tersebut dinilai menyita waktu dan tenaga, sementara pengelola tetap dituntut memastikan pelayanan dan kualitas makanan berjalan optimal.
“Salah satunya aplikasi LPDH atau Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian. Saat ini banyak mitra yang mengalami kesulitan karena kerumitan aplikasi tersebut,” kata Robi.
Ia meminta BGN mengevaluasi sistem administrasi dan pelaporan agar persoalan teknis tidak justru menghambat pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, perwakilan tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, Karom, menegaskan bahwa efisiensi anggaran dan pembenahan tata kelola BGN tetap harus didukung. Namun, kebijakan tersebut jangan sampai mengorbankan tenaga kerja maupun menimbulkan persoalan sosial di daerah.
“Jika tidak segera dievaluasi, pemangkasan relawan berpotensi menciptakan ribuan pengangguran baru. Bahkan, konflik di lapangan sudah mulai terjadi karena sejumlah relawan terpaksa diberhentikan tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.
Karom juga mendesak BGN memberikan kepastian operasional bagi dapur SPPG baru. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang telah mengeluarkan modal pribadi dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas dapur, tetapi hingga kini belum memperoleh kepastian untuk mulai beroperasi.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, menyatakan akan menampung dan menyampaikan aspirasi para mitra kepada pimpinan BGN.
Cellica mengapresiasi para mitra yang datang dengan membawa persoalan sekaligus menawarkan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Kami sangat mengapresiasi teman-teman mitra. Mereka tidak hanya menyampaikan keluhan, tetapi juga membawa solusi dan temuan riil atas kebijakan yang diterapkan. Pada prinsipnya, mereka tetap mendukung program pemerintah dan ingin terus menjadi mitra strategis,” jelasnya.
Menurut Cellica, pembenahan tata kelola dan efisiensi anggaran memang diperlukan untuk memastikan penggunaan uang negara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan seluruh dampak kebijakan.
Ia mengingatkan, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak bangsa, tetapi juga memiliki dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
“Program MBG bukan hanya memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja. Karena itu, setiap kebijakan harus dipikirkan secara menyeluruh dan berkeadilan. Jangan sampai ada pihak di lapangan yang justru dirugikan,” tegasnya.
Cellica memastikan seluruh keluhan, saran, dan masukan yang disampaikan para mitra akan diteruskan kepada BGN sebagai bahan evaluasi.
“Kami tampung dan dengarkan seluruh masukan dari para mitra. Selanjutnya, aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pihak BGN demi perbaikan tata kelola program yang lebih baik dan berkeadilan,” pungkasnya. ( Dods ).























