Ciamis , Mediasakti.id ,-
Puluhan warga Desa Tanjungsari, Kecamatan Sadananya, mendatangi kantor desa, Rabu (22/10/2025), menuntut transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam audensi yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pihak kepolisian, warga menilai pemerintah desa kurang terbuka dalam penggunaan anggaran publik.
Perwakilan warga, Aris, menegaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk membuat kegaduhan, melainkan untuk menuntut kejelasan dan akuntabilitas.
“Kami hanya ingin desa ini dikelola dengan jujur dan terbuka. Pemerintahan bukan kerajaan. Warga punya hak bertanya, dan pemerintah wajib menjawab,” ujarnya tegas.
Aris juga menyoroti peran BPD yang dinilai kurang maksimal menjalankan fungsi pengawasan. Ia bahkan meminta, jika BPD merasa tidak sanggup menjalankan tugasnya, sebaiknya mundur.
“Namun jika masih siap bekerja, jadikan kejadian ini sebagai evaluasi agar Tanjungsari lebih baik,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Ketua BPD Dede Abdul Rohman mengakui adanya kelemahan dalam fungsi pengawasan dan berkomitmen memperbaikinya.
“Kami masih punya waktu dua tahun hingga masa jabatan berakhir Maret 2027. Saya akan berusaha memperbaiki kinerja kami dan meminta pemerintah desa lebih terbuka, sekecil apa pun kegiatan atau penggunaan modal,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Tanjungsari, Maman Supriatman, membantah tudingan adanya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Ia menegaskan, seluruh kegiatan dan penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Semua anggaran kami kelola sesuai aturan. Jika warga ingin mengetahui soal BLT, tunjangan guru, atau kegiatan fisik, silakan cek langsung ke pelaksana kegiatan. Kami siap membuka data agar tidak terjadi kesalahpahaman,” tegasnya. ( Dods ).
