Mediasakti.id ,-
I. PEMBUKAAN : HARAPAN YANG MULIA
Angin segar bagi dunia pendidikan dan masa depan Indonesia telah berhembus. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pendidikan gratis di jenjang PAUD/TK, SD–SMA Negeri, Madrasah Negeri di bawah Kemenag, hingga Perguruan Tinggi Negeri adalah langkah bersejarah yang patut disambut dengan rasa syukur dan harapan yang tulus. Lembaga Kajian Sosial dan Budaya (LKSB) memandang: akses terhadap pendidikan yang layak dan terjangkau adalah hak asasi setiap warga negara, bukan hak istimewa segelintir orang. Semangat ini sejalan dengan cita-cita luhur bangsa mencetak generasi emas Indonesia pada tahun 2045.
Namun kebijakan yang besar membutuhkan fondasi yang kokoh, perencanaan yang teliti, dan keberlanjutan yang terjamin. Kebaikan yang dimulai dengan semangat tinggi harus dijaga agar tidak berhenti di tengah jalan karena kendala yang dapat diprediksi sejak awal.
II. PELUANG DAN MAKNA PENDIDIKAN GRATIS
Secara sosiologis, pendidikan gratis yang berkeadilan bermakna penghapusan hambatan ekonomi bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, dari daerah terjauh, dari pulau-pulau terluar — semuanya berhak bermimpi setinggi langit tanpa terbeban biaya sekolah dan kuliah. Perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga ke jenjang PAUD/TK mulai tahun 2027 adalah langkah awal yang patut diapresiasi.
Pendidikan gratis yang sejati bukan sekadar pembebasan biaya SPP atau UKT. Ia mencakup ketersediaan guru yang sejahtera, gedung yang layak, sarana belajar yang memadai, serta akses informasi dan teknologi yang setara di seluruh pelosok negeri. Jika pendidikan gratis dihadirkan tanpa peningkatan kualitas, maka yang tercipta hanyalah akses yang luas namun mutu yang belum merata — inilah yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang berkeadilan: tidak hanya hadir di kota besar, tetapi nyata hingga ke desa-desa terjauh.
III. TANTANGAN FISKAL DAN KEBERLANJUTAN ANGGARAN
LKSB menyampaikan catatan penting: kebijakan mulia ini membutuhkan sumber pendanaan yang stabil, jelas, dan mengikat secara hukum dalam APBN. Data menunjukkan kebutuhan anggaran pendidikan dari SD hingga Perguruan Tinggi Negeri dapat mencapai sekitar Rp 303,74 triliun — belum termasuk peningkatan infrastruktur, kesejahteraan guru, dan operasional sekolah secara menyeluruh. Pada tahap awal, ketersediaan anggaran yang disiapkan belum sebanding dengan kebutuhan menyeluruh.
Oleh karena itu, kehati-hatian dalam perencanaan pembiayaan sangat diperlukan:
– Pastikan sumber dana berkelanjutan, bukan bersifat sementara atau bergantung pada sumber yang tidak pasti
– Lakukan perhitungan menyeluruh, mencakup biaya operasional, pemeliharaan, kesejahteraan pendidik, dan sarana prasarana — tidak hanya pembebasan biaya siswa
– Tetapkan prioritas yang bertahap namun konsisten, dimulai dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar keadilan dirasakan lebih dulu oleh yang paling membutuhkan
– Transparansi alokasi anggaran sangat penting agar masyarakat memahami kemajuan pelaksanaan dan realisasi dana pendidikan
IV. TANTANGAN KEADILAN DAN KUALITAS
Pendidikan gratis akan kehilangan maknanya jika tidak disertai pemerataan mutu. Masih ada kesenjangan fasilitas antara sekolah di kota besar dan sekolah di daerah 3T. Pemerataan kualitas guru, akses digital, dan sarana belajar harus berjalan beriringan dengan kebijakan pembebasan biaya. Anak-anak di desa berhak mendapatkan pendidikan yang setara kualitasnya dengan anak-anak di kota. Inilah hakikat pendidikan gratis yang berkeadilan — gratis di mana-mana, dan bermutu di mana-mana.
V. PENUTUP DAN HARAPAN
Pendidikan gratis adalah impian luhur bangsa yang harus diperjuangkan dengan semangat sekaligus kehati-hatian yang bijaksana. Jangan sampai kebijakan yang sangat baik ini terhenti di tengah jalan karena keterbatasan perencanaan. Langkah bertahap, perhitungan yang jujur, prioritas yang jelas, dan transparansi yang terbuka — adalah kunci agar pendidikan gratis benar-benar mewujudkan cita-cita luhur bagi seluruh anak bangsa.
Semoga kebijakan ini terus diperjuangkan, disempurnakan, dan dilindungi oleh komitmen anggaran yang kuat dan berkelanjutan. Karena berinvestasi pada pendidikan yang berkeadilan adalah berinvestasi langsung pada masa depan Indonesia yang lebih cerdas, beradab, dan sejahtera.
Oleh: H. M. S. Pelu, M.Pd.
_(Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial dan Budaya / Pemerhati Sosial dan Budaya)_
_Jakarta, 12 Oktober 2026_
_Sumber Acuan: Kompas.com — “Pendidikan Gratis yang Berkeadilan”, 10 Oktober 2026; Tulisan Dr. Kurniasih Mufidayati (Anggota DPR-RI, Wakil Ketua Komisi X DPR RI); Komitmen Presiden Prabowo Subianto tentang Pendidikan Gratis dari PAUD hingga Perguruan Tinggi Negeri, Oktober 2026; Data perhitungan kebutuhan anggaran pendidikan, Badan Anggaran DPR RI & Kementerian Terkait._
_LKSB / Pemerhati Sosial dan Budaya_
_LEMBAGA KAJIAN SOSIAL DAN BUDAYA_
_”Mengawal Kebijakan Publik, Merawat Keadilan Sosial, Mengedukasi Bangsa”_
Redaksi.
