Beranda Regional Priangan Timur Pajak Banner Iklan di Jalan KH Ahmad Dahlan Ciamis Kedaluwarsa, Bapenda Siapkan...

Pajak Banner Iklan di Jalan KH Ahmad Dahlan Ciamis Kedaluwarsa, Bapenda Siapkan Penertiban

118

Ciamis, Mediasakti.id ,-

Masa berlaku pajak reklame berupa banner iklan yang terpasang di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kabupaten Ciamis, telah berakhir sejak 10 September 2026. Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) Kabupaten Ciamis kini akan mengonfirmasi kepada pihak pemasang terkait perpanjangan masa tayang reklame tersebut.

Kasubid Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah, Dadan Rondiana, S.STP.,MM, menegaskan bahwa masa pemasangan banner tersebut hanya berlaku selama satu minggu, terhitung sejak 3 hingga 10 September 2026.

“Sudah habis. Berakhirnya tanggal 10 September 2026. Sekarang sudah tanggal 18 November, berarti masa berlakunya sudah lewat,” ujar Dadan. Rabu, 18/11/2026.

Ia menjelaskan, Bapenda terlebih dahulu akan menghubungi Wajib Pajak (WP) atau pihak pemasang untuk memastikan apakah reklame tersebut akan diperpanjang atau tidak.

Apabila pemasang mengajukan perpanjangan, Bapenda akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) baru sebagai dasar pembayaran pajak untuk masa pemasangan berikutnya.

Namun, jika tidak ada perpanjangan, reklame tersebut akan ditertibkan.

“Kalau diperpanjang, nanti diterbitkan SKPD baru dan dilakukan pembayaran kembali. Kalau tidak diperpanjang, ya dilakukan eksekusi,” tegasnya.

Dadan menambahkan, mekanisme penertiban akan disesuaikan dengan jenis dan konstruksi reklame. Untuk banner atau T-banner, penanganannya masih dapat dilakukan langsung oleh tim Bapenda.

Sementara reklame dengan konstruksi permanen yang menggunakan tiang besi dan ditanam membutuhkan keterlibatan pihak lain dalam proses pembongkarannya.

Berakhirnya masa pajak tersebut menjadi perhatian dalam pengawasan reklame di wilayah Ciamis. Bapenda memastikan akan melakukan konfirmasi kepada pemasang sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Penertiban diperlukan apabila masa pemasangan tidak diperpanjang, sehingga keberadaan reklame tetap sesuai dengan ketentuan pajak daerah dan aturan penyelenggaraan reklame yang berlaku. ( Dods ).