Opini : R.Wempy Syamkarya
Kota Bandung, Media Sakti.ID,-
Walikota Bandung muhamad Farhan, mendendar kabar yang beredar terkait Pasar Ciroyom Bandung Juara, tentang Kebijakan yang di ambil Dirut Perumda prihal Kenaikan harga cicilan Jongko, yang tidak seimbang dengan kondite para Pedagang paguyuban Pasar Ciroyom.
Di nilai berlebihan di mungkinkan tanpa ada kordinasi dengan pihak di atas dalam mengeluarkan ketentuan harga Jongko Per meter di kisaran 22 juta dan 28 juta/ M2.
Walikota Bandung Pandangan saya, segera memanggil Dirut Perumda, untuk adanya klarifikasi atas kebijakan yang di keluarkannya, apakah sudah mendapat kajian kajian yang masuk akal atas kebijakan yg di ambil Dirut Perumda.
Jika kita melihat Pembagunan Pasar Ciroyom Bandung Juara, nampak ter organisir, dengan adanya organisasi legal PERUMDA milik Pemerintahan Kota Bandung, baik anggaran keperluan untuk mengurus Perumda prihal Pasar Ciroyom
Setiap tahunya di anggarkan sesuai pengajuan dari pihak manajemen Perumda, sesuai kebutuhan.
Ironisnya yang menjadi pertanyaan, uang Kenaikan harga kios dengan kisaran cukup besar bagi para Pedagang Ciroyom, itu di pake untuk apa saja?
Bukankah Setiap Pengajuan kebutuhan Pasar Ciroyom, baik renovasi atau biyaya Perawatan sudah include tanpa harus megambil lagi biaya tambahan pada para Pedagang Ciroyom.
Seharusnya para Pedagang Ciroyom yang tergabung dalam Paguyuban, sebagai Ketua H. Dadi, lebih di berikan bantuan Pemerintah melalui UMKM dari Pemkot Bandung, Sebagai Pelaksana operasional kerja PERUMDA.
Sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, meminta pada Pemerintahan Kota Bandung dalam hal ini Walikota Bandung, SEGERA memanggil DIRUT PERUMDA agar secepatnya dapat terselesaikan.
Serta Walikota Farhan dapat megambil Kebijakan yang PRO PEDAGANG PASAR sebagai bentuk wujud PEDULI masyarakat Pasar Ciroyom yang sudah andil dalam memberikan kontribusi PAD pada Pemerintahan Kota Bandung.
Semoga dapat di selesaikan dengan baik; sebagai bentuk wujud tingkat PEDULI BANDUNG UTAMA.
Selamat bekerja Sahabat
Wass….
Redaksi / Sumber : PEGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK R. WEMPY SYAMKARYA.
