Kabupaten Ciamis, Mediasakti.id ,-
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nusantara Sadananya mulai memfokuskan pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (B3), sebagai bagian dari kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) dalam upaya mempercepat penanganan stunting di Indonesia.
Kepala SPPG Nusantara Sadananya, Febi Adrian, mengatakan setiap SPPG kini diwajibkan melayani sedikitnya 300 penerima manfaat dari kategori B3. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sejak masa kehamilan hingga usia balita.
“Fokus utama pelayanan MBG saat ini diarahkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Setiap SPPG minimal harus melayani 300 penerima manfaat dari kelompok tersebut karena menjadi prioritas utama dalam kebijakan terbaru,” ujar Febi, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian menu berdasarkan kelompok usia dan kebutuhan gizi penerima manfaat. Khusus balita usia 6 hingga 12 bulan, menu yang disiapkan berbeda dengan kelompok lainnya.
“Untuk balita 6-12 bulan, kami menyiapkan menu khusus dengan tekstur yang lebih lembut seperti bubur bayi dan makanan pendamping ASI (MPASI). Penyusunan menu dilakukan dengan berkonsultasi bersama dinas kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak,” jelasnya.
Selain menu khusus, BGN juga menerapkan aturan baru terkait penggunaan susu dalam program MBG. Susu yang digunakan tidak boleh mengandung perasa maupun pewarna tambahan dan harus berupa susu murni dengan kandungan susu minimal 20 persen.
Febi menambahkan, keberadaan chef atau tenaga pengolah makanan yang memiliki sertifikasi dan pengalaman menjadi kunci dalam menyukseskan program tersebut. Mereka dituntut mampu menyajikan menu yang bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok penerima manfaat.
“Chef di SPPG harus mampu menciptakan menu yang bervariasi dan berbeda sesuai kategori penerima manfaat. Itu menjadi salah satu tujuan utama BGN dalam mewajibkan keberadaan tenaga yang kompeten di setiap SPPG,” katanya.
Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga variasi menu seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurut Febi, pelayanan akan lebih optimal apabila jumlah penerima manfaat berada pada kisaran 2.500 hingga 3.000 orang.
“Dengan jumlah penerima manfaat yang stabil, manajemen waktu produksi dan penyajian berbagai jenis menu dapat berjalan lebih efektif,” ungkapnya.
Ia berharap evaluasi dan penyempurnaan yang terus dilakukan dapat memperkuat komitmen seluruh SPPG dalam menyediakan layanan gizi berkualitas bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
“Harapan kami, seluruh SPPG terus konsisten memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting,” pungkasnya. ( Dods ).
