Mediasakti.id ,-
Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd.
_Pemerhati Sosial dan Budaya / Ketua Dewan Pembina & Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial dan Budaya_
Di tengah semangat memperkokoh persatuan dan akselerasi pembangunan nasional, Lembaga Kajian Sosial dan Budaya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk melakukan introspeksi mendalam. Kita dihadapkan pada fenomena sosial yang kian nyata: semakin banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih melepaskan status kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara asing.
Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum yang disampaikan oleh Dulyono (Direktur Tata Negara), angka warga Indonesia yang melepas status WNI mencapai sekitar 8.000 orang dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Fenomena ini tidak bisa dipandang sekadar sebagai keputusan personal atau pencarian kenyamanan pragmatis semata. Ini adalah refleksi mendasar bagi kita semua: mengapa tanah air yang kaya akan akar budaya dan sejarah ini belum sepenuhnya menjadi tempat utama bagi sebagian anak bangsa dalam merajut masa depan?
POIN INTROSPEKSI DAN KAJIAN KRITIS
Berdasarkan amatan dan kajian sosiologis lembaga kami, faktor pendorong keputusan tersebut memang mencakup alasan pernikahan antarnegara, tuntutan pendidikan, hingga peluang karir global. Namun, di balik faktor elektif tersebut, terdapat isu-isu fundamental yang memerlukan perenungan bersama:
1. Kesempatan dan Kesetaraan Akses (Ancaman Brain Drain)
Apakah ekosistem dalam negeri sudah cukup memberikan ruang yang adil dan menghargai kompetensi, meritokrasi, serta prestasi anak bangsa? Ketika ruang aktualisasi diri dan batas kesejahteraan terasa terbatas, potensi SDM unggul cenderung mencari ruang tumbuh di mana kapasitas mereka dihargai secara optimal.
2. Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi
Kepastian hukum, kemudahan investasi, serta perlindungan hak-hak dasar warga menjadi fondasi kenyamanan hidup. Kerumitan birokrasi dan ketidakpastian layanan publik yang masih ditemui acap kali memicu kelelahan administrasi, mendorong warga memilih sistem yang menawarkan kepastian dan efisiensi yang lebih tinggi.
3. Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Sosial
Standar kualitas pendidikan, akses kesehatan, jaminan usia tua, hingga ketersediaan ruang publik yang aman dan ramah lingkungan menjadi pertimbangan utama keluarga muda. Harapan akan sistem jaminan sosial yang lebih mapan acap kali menjadi penarik utama integrasi ke negara baru.
4. Adaptasi Kebijakan Global dan Wacana Regulasi
Kebutuhan mobilitas global yang tinggi—baik untuk studi, bekerja, maupun pernikahan campuran—menuntut pendekatan hukum yang lebih fleksibel. Fenomena ini sekaligus menjadi bahan evaluasi terkait sejauh mana regulasi kewarganegaraan kita mampu merangkul potensi diaspora tanpa memutus ikatan kebangsaan mereka.
5. Cermin untuk Memperbaiki, Bukan Menghakimi
Keputusan melepas kewarganegaraan bukanlah hal yang mudah dan penuh dengan pergolakan batin. Oleh karena itu, angka 8.000 jiwa dalam lima tahun ini harus dijadikan cermin kebangsaan: sudahkah kita menyediakan “rumah” yang paling aman, adil, dan menjanjikan bagi seluruh rakyatnya?
SERUAN DAN REKOMENDASI
Atas dasar pertimbangan tersebut, Lembaga Kajian Sosial dan Budaya menyerukan:
Kepada Government & Pemangku Kebijakan: Mari terus membenahi birokrasi, tingkatkan kualitas jaminan sosial dan pendidikan, serta bangun ekosistem kerja yang berbasis meritokrasi agar potensi terbaik bangsa tidak terbuang sia-sia.
Kepada Elemen Masyarakat: Mari menyikapi fenomena ini secara bijak tanpa stigma atau penghakiman, serta terus mendorong dialog konstruktif demi perbaikan tata kelola berbangsa.
Kepada Seluruh Anak Bangsa di Manapun Berada: Indonesia adalah identitas dan tumpah darah kita. Kapan pun dan di mana pun berada, kontribusi serta pemikiran Kita tetap dibutuhkan untuk membangun negeri ini.
Mengacu pada amanat Pembukaan UUD 1945, cita-cita luhur kita adalah melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Fenomena perpindahan kewarganegaraan ini adalah pengingat jernih bahwa tugas mewujudkan cita-cita tersebut masih harus kita perjuangkan dengan lebih sungguh-sungguh. Redaksi.
