Jakarta, Mediasakti.id ,-
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menilai wajar jika Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak sejumlah pejabat internal Polri, khususnya posisi Kapolda di beberapa wilayah.
Perombakan tersebut dinilai sangat diperlukan dalam rangka menjaga efektivitas kerja dan memastikan berjalannya regenerasi di dalam tubuh organisasi kepolisian.
“Penempatan personel pada jabatan-jabatan itu kan tujuannya untuk efektivitas, regenerasi, ya kan? Kalau kita melihat jajaran di Mabes Polri kan diisi oleh angkatan di bawah (lebih muda) kan?” kata Soedeson di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Soedeson menjelaskan, saat ini merupakan waktunya regenerasi kepemimpinan di Polri.
Perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan awal 90-an secara bertahap mulai digantikan oleh angkatan yang lebih muda.
“Yang angkatan 91, 90 sudah lewat. Sekarang 94, 93, 94, 95, 96 mulai menduduki jabatan-jabatan strategis. Menurut saya pribadi enggak ada persoalan karena tujuannya adalah efektivitas dari organisasi,” jelasnya.
Selain alasan regenerasi, Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Tengah ini berpandangan bahwa mutasi para Kapolda merupakan langkah strategis guna memuluskan visi dan misi Kapolri ke depan.
Menurutnya, Kapolri membutuhkan jajaran di bawahnya yang sejalan dengan pemikirannya agar program kerja dapat dieksekusi dengan baik.
“Kalau misalkan ketika dia (Kapolri) sudah menjabat, tapi orang-orang di bawahnya bukan orang-orang dia, juga percuma gitu loh, maksudnya enggak bisa menjalankan visi,” ucap Soedeson.
Ia pun menegaskan bahwa seluruh anggota Korps Bhayangkara sejatinya harus memiliki loyalitas kepada pimpinan tertingginya.
Soedeson meyakini, para Kapolda yang baru ditunjuk adalah sosok-sosok yang mampu membantu Jenderal Suyudi merealisasikan program kerjanya.
“Pimpinan itu yang akan tahu siapa yang bisa membantu dia untuk menjalankan visi dan misinya,” tegasnya.
Di sisi lain, Soedeson juga mengingatkan bahwa Kapolri memiliki target kerja yang diawasi langsung oleh DPR RI.
Oleh karena itu, wajar jika Kapolri menempatkan orang-orang kepercayaannya agar tidak gagal dalam dievaluasi parlemen.
“Yang sudah dia paparkan di Komisi III DPR RI dan mendapatkan persetujuan, tentu kita di DPR RI kan mengawasi dia dalam bekerja. Nah, dia enggak mau kemudian visi-misinya itu gagal, karena dia bisa dievaluasi loh. Maka dari itu dia tancap gas sekarang,” tutur Soedeson.
Polri, kata dia, sebagai sebuah institusi besar diakui memiliki program kerja yang tersusun sistematis, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang. Atas dasar itulah perombakan ini dianggap mutlak menjadi hak prerogatif Kapolri.
“Dia (Kapolri) memang punya program-programnya, itu harus dilaksanakan. Bukan dia sendiri yang kerja kan? Tapi semua jajaran di bawahnya,” imbuh Soedeson.
Redaksi#KapolriJenderalSuyudi #SuyudiArioSeto #Kapolda #KepalaKepolisianDaerah
