Kota Malang, Mediasakti.id,- Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 pukul 14.25 s.d 16.40 WIB, bertempat di Jl. Majapahit Kec. Klojen Kota Malang (diantara Gedung Balaikota dengan DPRD Kota Malang) telah dilaksanakan kegiatan Aksi Unras oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang dalam rangka Merespon Persoalan rencana Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dan Mafia disektor Migas dan Tambang di Indonesia yang diikuti sekitar 30 orang dengan Korlap Sdr. Malik Syarifudin.
Adapun tuntutan dalam Aksi Unras : 1.Tolak kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM ) bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi kecil menengah (UMKM) yang belum pulih sepenuhnya akibat terpapar pandemic covid -19. 2.Copot Menteri ESDM, BUMN dan Dirut PT Pertamina. 3.Usut tuntas mafia minyak dan gas (Migas) dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. 4.Menuntut transparansi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM)
Titik kumpul massa Aksi : Sekertariat Cab. HMI Malang Jl. Basuki Rahmad Kec. Klojen Kota Malang. Aksi Unras dilaksanakan dalam bentuk :
1. Mengelar Spanduk yang bertuliskan “Jokowi – Ma’aruf Penghianat Rakyat”
2. Orasi.
Rangkaian kegiatan, sbb :
1. Pukul 14.25 WIB Massa aksi mulai berdatangan dititik kumpul.
2. Pukul 14.35 WIB Massa aksi meninggalkan titik kumpul selanjutnya menuju ke titik aksi.
3. Pukul 14.40 WIB Massa aksi tiba di titik aksi Jl. Majapahit (diantara Gedung Balaikota dengan DPRD Kota Malang) dilanjutkan dengan membentangkan Spanduk dan Poster serta melaksanakan orasi secara bergantian yang intinya sbb :
a. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena mengorbankan kondisi ekonomi rakyat , terutama masyarakat menengah ke bawah dan pelaku UMKM , yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan pandemi Covid – 19. b. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. c. Mendesak Pemerintah untuk memberantas mafia disektor migas dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. d. Memperbaiki dan memperkuat budaya kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran , yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
e. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan ygketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan. f. Mengalokasikan pendapatan yg besar dari kenaikan harga komoditas sumber daya alam dipasar global seperti batu bara sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik, Melakukan realokasi anggaran belanjaKementrian / lembaga yg tidak produktif untuk menopang subsidi BBM dan Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan yg lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.
4. Pukul 15.00 WIB, Massa aksi menyampaikan tuntutan kepada pemerintah sbb :
a. Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi kecil menengah (UMKM) yang belum pulih sepenuhnya akibat terpapar pandemic Covid -19. b. Copot Menteri ESDM, BUMN dan Dirut PT Pertamina. c. Usut tuntas Mafia Minyak dan Gas (Migas) dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. d. Menuntut transparansi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM)
5. Pukul 16.40 WIB, Aksi Unras selesai selanjutnya massa aksi membubarkan diri dan kembali ketempat masing-masing, Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar dan aman.
Catatan :
1. Bahwa Aksi unjuk rasa oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hari ini dilakukan secara serentak diberbagai wilayah sesuai hasil keputusan (PB HMI) tentang seruan aksi serentak dalam rangka menolak rencana kenaikan BBM. 2. Adapun dasar kenaikan BBM yg diambil oleh Pemerintah sesuai analisa intinya :
a. Tingginya harga minyak mentah dunia yg mengalami kenaikan yg merupakan dampak dari perang Rusia melawan Ukraina. b. Mulai melemahnya nilai tukar rupiah yang semula sebesar Rp 14.450 per dollar AS, kini menjadi Rp 14.700 per dollar AS sehingga membuat RI harus membayar lebih mahal untuk impor minyak mentah.Bc. Meningkatnya konsumsi BBM masyarakat jenis Pertalite dan Solar sehingga menimbulkan pembengkakan di APBN
d. Tidak tepatnya sasaran konsumsi BBM bersubsidi sesuai fakta dilapangan justru didominasi oleh industri dan masyarakat yg mampu.
Deni Handersen (*).
