Ciamis , Mediasakti.id ,-
Kepala Desa Bendasari Kecamatan Sadananya, Jalil Kurdiana, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait bantuan provinsi (Banprov) tahun 2025 yang hingga kini belum kunjung cair. Ia menilai kondisi ini sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur desa, mengingat dana Banprov merupakan salah satu tumpuan utama pembiayaan selain dana desa.
Menurut Jalil, dana desa saat ini tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan secara leluasa karena sebagian besar sudah “dititipi” berbagai program kementerian maupun kebijakan pusat. “Kalau boleh jujur, dana desa sekarang itu lebih tepat disebut dana titipan. Ada banyak kewajiban yang harus diakomodasi, sehingga ruang gerak untuk pembangunan fisik sangat terbatas,” tegasnya.
Sebagai contoh, di Desa Bendasari tahun ini hanya bisa merealisasikan pembangunan jalan usaha tani di Dusun Neglasari dengan anggaran sekitar Rp240 juta dan peningkatan jalan di Dusun Cikaronjo sebesar Rp200 juta lebih. Kedua titik itu pun baru bisa dijalankan dengan mengacu pada asas pemerataan, sementara dusun lain terpaksa menunggu kucuran dana Banprov.
“Neglasari bisa terealisasi sepanjang hampir 500 meter dari anggaran Rp240 juta, sementara Cikaronjo sekitar 337 meter dari dana desa tahap kedua. Sementara untuk Dusun Cirehab, kami sangat berharap bisa mengandalkan Banprov. Sayangnya, sampai sekarang belum ada realisasi,” ungkap Jalil.
Ia mengaku cukup kecewa karena Banprov yang dijanjikan dengan nilai Rp130 juta per desa, dengan alokasi Rp98 juta untuk pembangunan fisik, hingga akhir September 2025 belum juga turun. Padahal di masa kepemimpinan Gubernur sebelumnya, Ridwan Kamil, pencairan biasanya sudah terealisasi paling lambat April atau Mei.
“Sekarang sudah mau masuk Oktober, malah ada surat edaran bahwa pencairan akan ditinjau ulang karena ada beberapa desa yang bermasalah. Kalau seperti itu, desa yang bermasalah cukup ditangguhkan, jangan sampai ribuan desa lain ikut kena dampaknya. Itu sangat tidak adil,” tegasnya.
Jalil menambahkan, kondisi tersebut membuat desa semakin tertekan. Pasalnya, selain tidak memiliki PADes yang memadai, dana desa yang ada juga harus dibagi ke berbagai pos lain termasuk kewajiban untuk mendukung program koperasi (Kopdes Merah Putih) dengan rasio tertentu.
“Kami sedang menyusun RKP 2026, kebutuhan peningkatan jalan di Desa Bendasari masih lebih dari dua kilometer. Kalau Banprov tidak segera cair, jelas pembangunan akan terhambat. Padahal slogan Gubernur adalah ‘desa diurus, kota ditata’. Tapi kenyataannya di desa justru belum terasa keberpihakan itu,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah provinsi segera merealisasikan pencairan Banprov agar pembangunan desa tidak terbengkalai. Jalil juga menekankan bahwa Banprov merupakan satu-satunya bantuan yang benar-benar dirasakan manfaatnya secara merata oleh desa-desa di Jawa Barat.
“Kalau dibiarkan berlarut-larut, masyarakat pasti kecewa. Saya sendiri malu karena dulu ikut mengkampanyekan calon gubernur, tapi sekarang justru kebijakannya membuat desa-desa tertekan. Semoga segera ada kejelasan, karena masyarakat di desa benar-benar menunggu,” pungkasnya. ( Dods ).
