Ciamis, Mediasakti.id ,-
Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilainya diwarnai praktik politik uang. Ia menegaskan, pendidikan pemilih harus diperkuat agar Pemilu 2029 tidak kembali terjebak pada transaksi politik yang menggerus integritas demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Agun seusai kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 di Aula Hotel Tyara Ciamis, Senin (26/10/2026). Kegiatan yang dilaksanakan pada masa reses itu menjadi bagian dari upayanya mendorong masyarakat lebih kritis dan rasional dalam menentukan pilihan politik.
Agun mengatakan, kolaborasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diperlukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Menurutnya, pemilu tidak boleh hanya menjadi ajang perebutan suara, tetapi harus menjadi ruang bagi rakyat untuk menentukan pemimpin berdasarkan kemampuan, rekam jejak, dan integritas.
“Pemilu 2024 yang lalu itu, menurut saya, pemilu yang sungguh-sungguh tidak berintegritas. Pemilu yang marak dengan politik uang,” tegas Agun.
Ia menilai, politik uang menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi karena dapat menggeser rasionalitas pemilih. Ketika materi dijadikan pertimbangan utama, kapasitas dan rekam jejak pengabdian seorang calon berisiko tersisih oleh kekuatan uang.
Agun juga menyoroti dinamika kontestasi politik di daerah pemilihan Jawa Barat X. Meski demikian, penilaiannya terhadap praktik politik uang tersebut merupakan pandangannya pribadi dan perlu dibedakan dari temuan resmi lembaga berwenang.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berulang. Pendidikan pemilih harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat memahami bahwa suara yang diberikan dalam pemilu menentukan arah kepemimpinan, kebijakan, dan kehidupan mereka selama lima tahun ke depan.
Ia turut menekankan pentingnya membangun kesadaran politik generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Pelajar SMA dan SMK hingga mahasiswa dinilai perlu mendapatkan pendidikan demokrasi yang relevan dengan kehidupan mereka, termasuk pemahaman tentang Pancasila, kewarganegaraan, dan tanggung jawab sebagai pemilih.
Agun mendorong KPU bersama berbagai pihak untuk memperluas jangkauan pendidikan pemilih dengan memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan komunikasi yang dekat dengan generasi muda. Langkah tersebut diperlukan agar pemilih pemula tidak hanya mengenal proses pemilu, tetapi juga mampu menilai calon secara kritis dan tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan maupun iming-iming materi.
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan untuk tidak menggunakan hak pilih bukan tanpa konsekuensi. Sikap apatis terhadap pemilu justru dapat membuat masyarakat kehilangan kesempatan menentukan pemimpin dan kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka.
“Kalau Anda tidak memilih, Anda juga menciptakan ketidakpastian, bahkan mungkin keburukan untuk kehidupan Anda sendiri selama lima tahun ke depan,” tegasnya.
Agun berharap, pendidikan pemilih berkelanjutan mampu mengubah pola pikir masyarakat dalam menentukan pilihan. Pemilih harus berani menolak politik uang dan menempatkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, serta integritas sebagai pertimbangan utama dalam memilih pemimpin.
Menurutnya, keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih. Lebih penting dari itu, setiap suara harus lahir dari kesadaran dan pertimbangan yang bertanggung jawab.
Dengan penguatan pendidikan politik sejak dini, Agun berharap Pemilu 2029 dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi, menekan pengaruh politik uang, dan mendorong lahirnya kepemimpinan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. ( Dods ).
