Tasikmalaya , mediasakti.id ,-
Gelombang aksi massa pasca peristiwa kericuhan dalam demonstrasi buruh di Senayan, Jakarta pada 28 Agustus 2025, kini menjalar ke berbagai daerah. Di Kabupaten Tasikmalaya, ratusan massa yang tergabung dalam Aksi Rembo Tasikmalaya (Revolusi Melawan Birokrasi dan Oligarki) turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Senin ( 01/09/2025 )
Gerakan tersebut melibatkan berbagai elemen mahasiswa, pemuda, organisasi kebudayaan, hingga masyarakat sipil, di antaranya Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), IGN, FORTABES, SEMATA, Forum Kebudayaan Tasikraya, Padepokan Rongkat Jagat, Hima Persis, GMNI, serta sejumlah organisasi lainnya. Mereka hadir dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, serta melakukan orasi bergantian di halaman gedung dewan.
Dalam pernyataannya, koordinator aksi menyampaikan 14 poin tuntutan yang dianggap mewakili aspirasi rakyat Tasikmalaya maupun kepentingan nasional. Beberapa di antaranya adalah:
1. Meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan abolisi untuk tersangka kericuhan pada aksi di setiap daerah karena aksi ini dipicu karena adanya pernyataan tidak senonoh dari anggota DPR dan adanya pelindasan massa aksi oleh anggota Brimob
2. Reformasi Polri secepatnya
3. Menghukum seberat-beratnya kepada anggota Brimob dan secepatnya ditetapkan sebagai tersangka serta transparan dari proses hukumnya
4. Mengutuk gerakan represifitas aparat pada masaa aksi serta mengutuk perbuatan penjarahan dan perusakan aset negara
5. Mendorong untuk disegerakannya pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan aset
6. Mendorong secepatnya pembahasan Raperda Kurikulum Anti Korupsi di kabupaten Tasikmalaya untuk tingkat SMA sederajat
7. Cut off anggaran yang tidak jelas
8. Wujudkan transparansi pos anggaran sekda yang gemuk
9. Tingkatkan kesejahteraan guru honorer di kabupaten Tasikmalaya
10. Tindak tegas perlakuan menyimpang LGBT di kabupaten
Tasikmalaya melalui pelaksanaan Kabupaten layak anak denga baik dan masif
11. Tindak tegas pengusaha tambang illegal dan mendorong untuk
tambang legal segera melakukan reboisasi terhadap lingkungan sekitar
12. Pemerintah kabupaten Tasikmalaya harus memperhatikan komunitas budaya sebagai penjaga kelestarian budaya di Tasikmalaya
13. Tegakan keadilan untuk korban kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan
14. Evaluasi menyeluruh dari pelaksanaan anggaran dana desa di kabupaten Tasikmalaya
Tuntutan ini disampaikan pada sidang rakyat di gedung paripurna DPRD kabupaten Tasikmalaya sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan birokrasi. Mereka menegaskan akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah maupun pusat.
Aksi ini berlangsung dalam pengawalan aparat kepolisian dengan suasana yang relatif kondusif. Para orator menegaskan bahwa gerakan mereka menolak tindakan anarkis, namun tetap mengecam keras segala bentuk represifitas aparat yang terjadi dalam aksi-aksi sebelumnya.
( Joko F ).
