Ciamis, Mediasakti.id ,-
Pemerintah Desa Gegempalan, Kecamatan Cikoneng, terus mendorong peningkatan infrastruktur desa sebagai upaya mempermudah mobilitas dan aktivitas ekonomi warga. Pada tahun anggaran 2025, sejumlah pembangunan strategis telah direalisasikan melalui Dana Desa maupun Bantuan Provinsi Jawa Barat. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Gegempalan melalui Sekretaris Desa, Mulyana. Selasa,18/11/2025
Mulyono menerangkan bahwa Dana Desa Tahap I difokuskan pada perbaikan akses jalan di dua titik penting. Pembangunan tersebut meliputi:
-. Peningkatan jalan Ponpes Nurul Huda di Dusun Garempai,
-. Peningkatan jalan Samboja di Dusun Bojongsari, dan
-. Program ketahanan pangan sebesar 20 persen yang dilaksanakan melalui BUMDes.
Menurutnya, pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak mengingat akses sebelumnya banyak mengalami kerusakan dan mengganggu mobilitas masyarakat sehari-hari.
Memasuki Tahap II, pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Di antaranya pelatihan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) serta pelatihan tanggap bencana bagi aparatur dan masyarakat.
Selain dari Dana Desa, pembangunan infrastruktur juga diperkuat oleh anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Bantuan tersebut digunakan untuk peningkatan Jalan Pemuda di Dusun Cikanyere, RW 13, yang menjadi salah satu jalur penting aktivitas warga.Total panjang infrastruktur yang telah dieksekusi tahun ini mencapai lebih dari seribu meter.
Mulyono menjelaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan memberikan dampak signifikan terhadap mobilitas dan kenyamanan masyarakat.
“Dengan jalan yang diperbaiki, mobilitas warga lebih lancar. Jalan yang tadinya tidak rata dan rusak kini jauh lebih nyaman bagi pengguna,” ujarnya.
Ia menambahkan, kualitas jalan yang baik akan memicu kegiatan ekonomi warga.
“Bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur, ketika memiliki niat membuka usaha, akses yang bagus tentu mendukung. Usaha lebih mudah dijangkau dan pergerakan barang menjadi lebih cepat,” terangnya.
Meski banyak program berhasil terealisasi, Mulyono mengungkapkan bahwa beberapa pembangunan harus tertunda karena adanya ketentuan persentase Dana Desa yang wajib dialokasikan untuk kegiatan tertentu dari pemerintah pusat. “Harapannya tahun 2026 tidak terlalu banyak persentase anggaran yang diwajibkan. Tahun 2025 ini contohnya, ada ketahanan pangan wajib, ada program ibu-ibu, sehingga beberapa kegiatan yang sangat dibutuhkan desa terpaksa dipending,” jelasnya.
Mulyana menegaskan bahwa Pemerintah Desa Gegempalan tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pembangunan yang benar-benar mendesak dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Peningkatan jalan dan infrastruktur dasar akan terus menjadi fokus utama guna menunjang kegiatan sosial dan ekonomi warga. ( Dods ).
