Mediasakti.id ,-
Oleh: H. M.S. Pelu, M.Pd.
Pemerhati Sosial dan Budaya
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 menjadi lonceng pengingat bagi seluruh elemen bangsa bahwa kemerdekaan belajar belum sepenuhnya dirasakan oleh setiap anak. Di balik angka statistik pertumbuhan ekonomi, masih terselip kisah pilu tentang anak-anak yang terhenti langkahnya hanya karena persoalan biaya atau stigma sosial. Pendidikan inklusif tanpa diskriminasi bukan sekadar slogan, melainkan mandat konstitusi yang menuntut keberpihakan nyata dari negara dan kepedulian tanpa batas dari masyarakat luas.
Realitas di lapangan mengungkap bahwa praktik penahanan ijazah akibat tunggakan biaya masih menjadi momok yang membelenggu masa depan. Secara ilmiah, ijazah adalah representasi dari hak intelektual siswa yang telah menuntaskan kewajiban akademiknya, sehingga tidak sepatutnya dijadikan instrumen penyanderaan ekonomi oleh lembaga mana pun. Ketika ijazah tertahan, maka tertutup pula pintu mobilitas vertikal bagi anak, yang pada akhirnya memperlebar jurang kesenjangan sosial di tengah-tengah kita.
Kepedulian masyarakat harus hadir sebagai kekuatan penekan agar praktik-praktik diskriminatif ini segera dihentikan melalui pengawasan yang ketat dan regulasi yang progresif. Setiap warga negara memiliki peran strategis untuk melaporkan dan mengawal kebijakan agar tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan kerja atau melanjutkan studi hanya karena persoalan administrasi keuangan. Gotong royong sosial menjadi kunci untuk memastikan bahwa ekonomi tidak pernah menjadi tembok penghalang bagi impian anak bangsa.
Sisi humanis pendidikan juga diuji melalui cara kita memperlakukan anak-anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Mengacu pada prinsip keadilan restoratif, anak-anak yang terseret dalam pusaran kenakalan remaja, seperti tawuran, tetap memiliki hak asasi untuk mendapatkan pembinaan pendidikan. Masyarakat peduli harus memandang mereka bukan sebagai pelaku kriminal yang harus dibuang, melainkan sebagai aset bangsa yang salah arah dan membutuhkan bimbingan untuk kembali ke jalan yang benar.
Langkah heroik terlihat ketika sinergi lintas sektor—mulai dari aparat penegak hukum, instansi pendidikan, hingga komunitas sosial—berhasil memastikan hak belajar tetap terpenuhi di balik jeruji besi. Keberhasilan siswa mengikuti ujian di rutan atau sekolah yang dirujuk menunjukkan bahwa pendidikan adalah api yang tidak boleh padam, meski dalam kondisi yang paling terbatas sekalipun. Inilah wajah pendidikan yang memanusiakan manusia, di mana negara hadir sebagai pengayom, bukan sekadar penghukum.
Dalam perspektif ilmiah, keluarga adalah unit terkecil sekaligus benteng pertahanan utama dalam sistem perlindungan anak. Peran orang tua dalam memberikan edukasi karakter dan kasih sayang sangat menentukan perilaku anak di ruang publik. Masyarakat yang peduli harus bahu-membahu memperkuat ketahanan keluarga melalui program-program pembinaan komunitas agar lingkungan tempat anak tumbuh berkembang menjadi ruang yang aman, sehat, dan jauh dari pengaruh negatif.
Keprihatinan mendalam juga harus diarahkan pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran krusial sebagai agen pemantau dan pendamping yang memastikan korban mendapatkan layanan pemulihan psikologis serta jaminan keberlanjutan pendidikan. Solidaritas sosial harus mampu meruntuhkan stigma agar para korban kembali berdaya dan meraih martabatnya melalui akses pendidikan yang tetap terbuka lebar.
Secara yuridis, landasan perjuangan ini telah terpahat dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan berbagai undang-undang terkait perlindungan anak serta sistem pendidikan nasional. Negara memiliki kewajiban absolut untuk menjamin akses pendidikan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, advokasi hukum yang dilakukan oleh para praktisi hukum dan relawan peduli adalah bagian dari jihad konstitusional untuk memastikan hukum berpihak pada yang lemah dan melindungi hak-hak dasar anak.
Hardiknas 2026 harus menjadi momentum bagi kita semua untuk merekatkan kembali komitmen terhadap pendidikan yang inklusif dan ramah anak. Mari kita tinggalkan ego sektoral dan perkuat gerakan masyarakat peduli untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan pendidikan yang tanpa diskriminasi, kita sedang menanam benih kejayaan bangsa yang akan tumbuh menjadi pohon rimbun tempat seluruh rakyat berteduh dalam keadilan dan kesejahteraan. Redaksi.
