Kabupaten Pangandaran, Mediasakti.id ,-
Kegiatan Koordinasi dan Rapat Evaluasi SPPG Pangandaran di Hotel laut biru, sabtu (11/04/2026), menjadi tanda tanya besar bagi para awak media.
Di dalam ruangan, membahas program untuk publik. Di luar ruangan, publik—melalui wartawan—justru diminta menunggu apa yang menjadi pembahasan di dalam ruangan
Sejumlah wartawan yang datang untuk meliput kegiatan SPPG Pangandaran tidak diperkenankan masuk oleh panitia.
Alasan yang disampaikan : tidak ada undangan untuk wartawan. Bahkan, jika ingin meliput, disebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari BGN.
Insiden ini memicu gelombang protes dari awak media terkait pemberangusan kebebasan pers dan minimnya keterbukaan informasi publik.
“Tertutup untuk media,” ujar salah satu petugas tanpa memberikan alasan yang jelas.
Padahal, rapat tersebut bukan agenda sembarangan.
Di dalamnya hadir unsur Pemerintah Daerah, Forkopimda, hingga perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) – program strategis bernilai besar yang menyangkut langsung kebutuhan masyarakat.
“Rapat bahas gizi masyarakat kok sembunyi-sembunyi?. Kalau memang bersih, kenapa takut diliput?”. Salah satu perwakilan jurnalis, menegaskan bahwa banyak hal krusial yang seharusnya bisa dikonfirmasi kepada pihak terkait, khususnya mengenai pelaksanaan program MBG di Pangandaran.
“Kami sangat menyayangkan. Sekadar meliput saja dilarang. Padahal ini menyangkut kepentingan publik,” ujarnya. ( Toni T ).
