Ciamis, Mediasakti.id ,-
Persoalan makanan yang tidak habis dikonsumsi penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nusantara Ciamis Sadananya-Werasari.
Kepala SPPG Nusantara Ciamis Sadananya-Werasari, Febi Adrian, mengatakan munculnya kejenuhan penerima manfaat terhadap menu yang disajikan menjadi salah satu faktor yang berpotensi meningkatkan food waste atau makanan terbuang.
Menurutnya, variasi menu memang dibutuhkan agar penerima manfaat tidak mudah bosan. Namun, semakin banyak variasi menu juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dari sisi rantai pasok, harga bahan pangan dan kesiapan penyedia bahan baku.
“Variasi menu tentu memiliki dampak. Ketidakpastian rantai pasok, harga dan penyediaan bahan menjadi persoalan yang cukup besar di lapangan,” ujar Febi. Minggu, 9/8/2026
Untuk mengatasi persoalan tersebut, SPPG Nusantara Ciamis Sadananya-Werasari menerapkan sistem baru berupa bank menu. Sistem ini berisi 54 menu yang sebelumnya telah diproduksi dan dievaluasi sehingga SPPG tidak perlu terus-menerus membuat menu baru.
Puluhan menu tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni menu standar dan premium. Penentuan kategori dilakukan berdasarkan lima alat ukur, antara lain tingkat kesulitan pengolahan, jumlah limbah bahan baku, hasil limbah dari proses produksi serta respons langsung penerima manfaat melalui wawancara dan evaluasi.
Katalog tersebut juga dibagi berdasarkan kelompok penerima manfaat. SPPG memiliki katalog khusus balita usia 6–12 bulan serta katalog untuk penerima manfaat umum, termasuk porsi besar, porsi kecil dan ibu hamil.
Setelah katalog terbentuk, SPPG menerapkan siklus menu selama 20 hari. Penentuan menu dilakukan melalui pembahasan internal yang melibatkan unsur manajemen, termasuk ahli gizi, akuntan, tenaga terkait dan kepala SPPG.
Menurut Febi, sistem siklus tersebut memberikan kepastian bagi manajemen sekaligus pemasok bahan pangan. Supplier dapat mengetahui sejak awal bahan apa saja yang dibutuhkan dalam satu siklus sehingga rantai pasok lebih mudah dipersiapkan.
“Dengan siklus 20 hari, supplier sudah mengetahui bahan apa yang harus disiapkan. Dari sisi manajemen, kami juga lebih mudah melakukan evaluasi dan mengambil keputusan,” katanya.
Sistem tersebut juga memungkinkan SPPG melakukan evaluasi setiap hari. Setiap menu dipantau berdasarkan jumlah makanan yang tersisa setelah dikonsumsi penerima manfaat.
Jika ditemukan menu dengan tingkat sisa yang tinggi, evaluasi langsung dilakukan untuk mengetahui penyebabnya. Menu yang dinilai kurang diminati dapat diganti dengan menu lain yang sudah tersedia dalam katalog.
“Ketika limbahnya tinggi, kami bisa langsung melihat masalahnya ada di mana. Kalau misalnya nasi yang banyak tersisa, pada siklus berikutnya penggunaan komoditas beras bisa kami evaluasi dan disilangkan dengan komoditas atau menu lainnya,” jelas Febi.
SPPG Nusantara Ciamis Sadananya-Werasari menetapkan angka 10 persen sebagai batas merah food waste. Artinya, apabila sisa makanan telah mencapai 10 persen dari total pasokan, menu tersebut harus segera dievaluasi.
Sebaliknya, apabila tingkat sisa masih berada di kisaran 2–3 persen, menu tersebut masih dinilai dapat dipertahankan karena tingkat keterserapannya oleh penerima manfaat masih cukup baik.
Febi menegaskan, pemantauan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menekan pemborosan makanan sekaligus memastikan makanan yang diproduksi benar-benar sesuai dengan selera dan kebutuhan penerima manfaat.
“Tujuannya bukan hanya memenuhi jumlah makanan yang harus diproduksi, tetapi memastikan makanan tersebut benar-benar dikonsumsi. Karena kalau banyak yang tersisa, berarti ada yang harus kita evaluasi,” tegasnya.
Dari evaluasi selama sekitar satu bulan penerapan sistem bank menu dan siklus 20 hari, SPPG mengaku mendapatkan data yang lebih konkret untuk menentukan menu mana yang layak dipertahankan maupun dihentikan.
Persoalan kejenuhan terhadap menu juga menjadi perhatian. Febi menyebut penggunaan nasi sebagai sumber karbohidrat yang cukup dominan dalam menu MBG mulai menunjukkan tanda-tanda kejenuhan di kalangan penerima manfaat.
“Dari hasil analisa kami, penerima manfaat mulai merasa bosan dengan menu yang terlalu sering menggunakan nasi. Ini menjadi salah satu hal yang sedang kami evaluasi,” ujarnya.
Dengan sistem katalog dan evaluasi berbasis data, SPPG berharap persoalan kejenuhan menu dapat diatasi tanpa mengorbankan kepastian rantai pasok maupun kualitas makanan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya SPPG untuk menekan food waste, sehingga makanan yang diproduksi dalam program MBG tidak berhenti sebagai makanan sisa, tetapi benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi penerima manfaat. ( Dods ).
